PROCUREMENT

PT Railink terus melakukan pengembangan usaha dan juga kualitas layanan kepada masyarakat. Hal ini tentunya tidak dapat dilakukan sendiri, diperlukan mitra usaha yang handal untuk dapat sama-sama mengembangkan usaha.

 

Dalam pengembangan usahanya ini, PT Railink menaruh perhatian besar pada penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) dalam menjalankan usahanya.

 

Untuk itu PT Railink mengajak para calon mitra usaha untuk mengirimkan Persyaratan Legal Administrasi Perusahaannya, dan ditujukan kepada staff procurement kami.

 

Silahkan mengikuti perkembangan berita mengenai peluang kerjasama dengan PT Railink di website ini, khususnya di bagian komersial.

Pengumuman Lelang Pengadaan Jasa Penyedia Tenaga Pengamanan 2017

PENGUMUMAN LELANG

PENGADAAN JASA PENYEDIA TENAGA PENGAMANAN KA BANDARA KUALANAMU

Nomor: 01/SECURITY/PENG/XII/2016

 

Panitia Pengadaan PT RAILINK akan mengadakan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi untuk pekerjaan:

 

Nama Paket Pekerjaan :

Jasa Penyedia Tenaga Pengamanan KA Bandara Kualanamu

 

Lingkup Pekerjaan :

Pengamanan di lingkungan Gedung City Railway Station (CRS) Medan, Dipo Medan dan ARS Kualanamu dengan jumlah personil 50 orang selama 12 bulan

 

Nilai Pagu Dana :

Rp. 2.145.297.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10%

 

Sumber Pendanaan :

RKAP PT Railink tahun 2017

 

Biaya Penggantian Dokumen :

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

 

 

Persyaratan Peserta

 

Paket pengadaan ini terbuka untuk seluruh perusahaan yang memenuhi persyaratan:

 

  • Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas
  • Memiliki Ijin Badan Usaha Jasa Penyedia Pengamanan (BUJPP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • Memiliki Izin Operasional Perusahan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dari Dinas Tenaga Kerja atau bukti lapor Ketenagakerjaan
  • Memiliki kantor/perwakilan di daerah tempat dilakukan proses Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan
  • SIUP Kecil/Menengah  bidang Jasa Pengamanan
  • Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  • Surat Keterangan Domisili
  • Memiliki NPWP
  • Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  • Membayar Biaya Dokumen

 

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

 

  • Tanggal : 28 Desember 2016 s/d 06 Januari  2017
  • Jam        : 08.00   s/d  16.00 WIB
  • Tempat : Kantor PT Railink Cabang Medan, Jl. Stasiun Kereta Api No. 1, Lantai 2, Gedung CRS, Medan-Sumatera Utara

 

Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)

 

  • Hari/Tanggal : Senin/09 Januari 2017
  • Jam                 : 13.30 WIB s.d selesai
  • Tempat : Kantor PT Railink Cabang Medan, Jl. Stasiun Kerta Api No. 1, Lantai 2, Gedung CRS, Medan-Sumatera Utara

 

Apabila ada hal-hal yang belum jelas dan ingin ditanyakan silahkan kirim email ke alamat: procurement@railink.co.id

 

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

 

Jakarta, 27 Desember 2016

Panitia Pengadaan 

Persyaratan Dasar dan Adminsitrasi untuk Menjadi Mitra Usaha PT. Railink

I.   Kelengkapan Berkas Adminstrasi Legal Umum

a. Akte  pendirian  perusahaan  terbaru  bagi  badan  hukum  Indonesia  atau tanda kenal diri/identitas bagi perorangan;

b. NPWP dan/atau PKP;

c. Surat keterangan domisili;

d. Tanda Daftar Perusahaan;

e. Surat   izin  usaha  dari   instansi  yang   terkait   (seperti:   Surat   Izin  Usaha Perdagangan/Surat   Izin   Tetap   Usaha   Perdagangan/Izin   Tetap   Usaha Pariwisata);

f. Surat keterangan telah melunasi PPh Perusahaan (SPT PPh Badan tahun 2011 atau 2012, SPT PPN 3 bulan terakhir;

g. Memiliki surat keterangan/lisensi sebagai sub franchise (khusus bagi tenant franchiser)

 

II. Khusus  untuk  kegiatan  usaha yang terkait dengan  jasa  perkeretaapian bandara  kriteria  mitra  usaha  juga harus memenuhi sebagai berikut:

a. Memiliki izin operasi dari instansi yang berwenang

b. Memiliki pengalaman yang relevan pada bidang usaha yang dikerjasamakan.

c. Memiliki SDM yang handal dan profesional;

d. Memiliki  kinerja  yang  baik apabila  calon  mitra  usaha  pernah  atau  tengah menjalin kerjasama dengan perusahaan;

 

III.  Mitra    usaha    yang    mengajukan    permohonan    harus    mematuhi    segala persyaratan   yang   tercantum   dalam   ketentuan   perundang-undangan yang berlaku.

 

IV.  Mitra usaha yang mendapat  persetujuan atas permohonan kegiatan usahanya harus menandatangani  Pakta  Integritas  yang  menyatakan  antara  lain  bahwa dalam pelaksanaan  kerjasama tidak  akan  melakukan  praktek  Korupsi,  Kolusi, dan Nepotisme (KKN).